Akses Listrik Pulau Terluar Pangkep Masih Terbatas, DPRD Dorong Pembangunan PLTS

Pangkep, JurnalPost.com — Keterbatasan akses listrik di sejumlah pulau terluar Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, menjadi perhatian DPRD setempat. Kondisi geografis yang menyulitkan pembangunan jaringan listrik membuat masyarakat kepulauan membutuhkan solusi energi yang lebih sesuai dengan karakteristik wilayahnya.

Persoalan tersebut dibawa Komisi I DPRD Pangkep ke pemerintah pusat melalui konsultasi dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Senin (27/7/2026).

Dalam pertemuan itu, DPRD Pangkep mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih besar terhadap kebutuhan listrik masyarakat yang tinggal jauh dari wilayah daratan.

Ketua Komisi I DPRD Pangkep, Budiamin, menilai kesenjangan pelayanan listrik antara wilayah daratan dan kepulauan tidak boleh terus dibiarkan. Menurutnya, akses terhadap energi merupakan kebutuhan dasar yang semestinya dapat dinikmati seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

“Pulau-pulau terluar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kabupaten Pangkep. Karena itu, masyarakat di sana berhak memperoleh akses listrik yang layak,” ujar Budiamin seusai konsultasi di Kementerian ESDM.

PLTS Dinilai Lebih Sesuai untuk Wilayah Kepulauan

Salah satu alternatif yang didorong DPRD Pangkep adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Teknologi ini dinilai dapat menjadi pilihan untuk menjangkau kawasan kepulauan yang sulit dihubungkan dengan jaringan listrik konvensional.

Budiamin menjelaskan, jarak antarpulau serta kondisi geografis menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan infrastruktur kelistrikan. Pembangunan jaringan dari daratan membutuhkan dukungan teknis dan pembiayaan yang tidak sederhana.

Karena itu, pemanfaatan energi surya dinilai berpotensi menjadi solusi untuk memperluas layanan listrik di pulau-pulau terluar.

Menurutnya, pengembangan PLTS dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni pembangkit komunal untuk memenuhi kebutuhan fasilitas umum dan instalasi individual yang melayani rumah tangga.

Kedua skema tersebut diharapkan mampu menjangkau kebutuhan masyarakat sesuai kondisi masing-masing pulau.

Listrik Dibutuhkan Nelayan hingga Fasilitas Kesehatan

Bagi masyarakat kepulauan, ketersediaan listrik bukan sekadar persoalan penerangan rumah pada malam hari. Pasokan energi yang memadai juga berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pelayanan kesehatan.

Di sektor perikanan, misalnya, listrik dapat mendukung penggunaan fasilitas pendingin untuk menjaga mutu hasil tangkapan nelayan sebelum dipasarkan.

Sementara itu, fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas pembantu membutuhkan pasokan listrik untuk menunjang pelayanan, termasuk ketika masyarakat memerlukan penanganan pada malam hari.

Ketersediaan listrik juga berpengaruh terhadap kegiatan belajar anak-anak di wilayah kepulauan, terutama untuk penerangan dan penggunaan perangkat pendidikan.

Budiamin menilai kebutuhan tersebut menjadi alasan penting agar pembangunan infrastruktur energi di daerah kepulauan mendapat perhatian khusus dalam kebijakan pemerintah pusat.

DPRD Pangkep Minta Usulan Masuk Program Prioritas

Meski telah dibahas melalui konsultasi dengan Kementerian ESDM, usulan pengembangan PLTS tersebut masih membutuhkan tindak lanjut agar dapat diwujudkan dalam program pembangunan.

DPRD Pangkep berharap kebutuhan kelistrikan masyarakat kepulauan dapat menjadi salah satu pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan prioritas penyediaan energi.

Budiamin mengatakan pihaknya akan terus mengikuti perkembangan usulan tersebut dan mendorong adanya langkah nyata untuk memperluas layanan listrik.

“Kami akan kawal proses ini sampai masyarakat di pulau-pulau terluar benar-benar merasakan pelayanan kelistrikan yang setara dengan masyarakat di daratan. Pemerataan pembangunan harus dirasakan seluruh warga tanpa terkecuali,” tegasnya.

Penyediaan listrik di wilayah kepulauan menjadi pekerjaan penting mengingat karakteristik Pangkep yang memiliki kawasan daratan sekaligus gugusan pulau dengan tantangan infrastruktur berbeda.

Namun, realisasi pembangunan PLTS tetap bergantung pada proses perencanaan, penetapan lokasi, kesiapan anggaran, dan keputusan pemerintah terkait pelaksanaan program.

Dengan demikian, tindak lanjut konsultasi tersebut menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan aspirasi masyarakat kepulauan tidak berhenti sebatas usulan, tetapi benar-benar menghasilkan peningkatan akses listrik.